Diplomasi

  1. A.    SEJARAH DIPLOMASI

Sejarah telah mencatat dan membuktikan bahwa jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktik hubungan diplomatik, misi diplomatik secara tetap seperti yang ada dewasa in, di zaman india kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar raja maupun kerajaan, dimana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu telah mengenal pula apa yang dinamakan duta.

Asal diplomasi modern sering ditelusuri ke negara bagian Utara Italia pada zaman Renaissance awal, dengan kedutaan besar pertama yang didirikan di abad ketiga belas.  Milan memainkan peran utama, terutama di bawah Francesco Sforza yang mendirikan kedutaan permanen pada negara-negara kota lain di Italia Utara.  Di Italia banyak terdapat tradisi diplomasi modern, seperti presentasi dari mandat duta kepada kepala negara.

Praktek ini menyebar dari Italia ke negara-negara Eropa lainnya.  Milan adalah yang pertama kali mengirimkan perwakilan ke pengadilan Prancis pada 1455. Sebagai kekuatan asing seperti Perancis dan Spanyol menjadi semakin terlibat dalam politik Italia, Segera semua negara besar Eropa itu bertukar perwakilan.  Spanyol adalah yang pertama untuk mengirimkan perwakilan permanen ketika ditunjuk seorang duta besar ke Pengadilan Inggris pada 1487.
Duta besar pada waktu itu bangsawan dengan pengalaman diplomatik asing yang masih sedikit dan perlu didukung oleh staf kedutaan besar.  Para profesional ini dikirim pada tugas lebih lama dan jauh lebih berpengetahuan tentang negara tuan rumah.  Staf kedutaan besar terdiri dari berbagai macam karyawan, termasuk beberapa orang yang didedikasikan untuk spionase.  Kebutuhan individu terampil untuk staf kedutaan disambut oleh lulusan universitas, dan ini menyebabkan peningkatan dalam studi hukum internasional, bahasa modern, dan sejarah di universitas-universitas di seluruh Eropa. Pada saat yang sama, kementerian luar negeri permanen didirikan di hampir semua negara Eropa untuk mengkoordinasikan kedutaan dan staf mereka.  Pelayanan ini masih jauh dari bentuk modern mereka.  Banyak tanggung jawab internal yang asing.  Inggris memiliki dua departemen dengan sering tumpang tindih kekuasaan sampai 1782.  Ini kementerian luar negeri awal juga jauh lebih kecil.  Prancis, yang menyombongkan asing terbesar urusan departemen, hanya 70 karyawan penuh-waktu di tahun 1780-an.

Unsur-unsur diplomasi modern perlahan-lahan menyebar ke Eropa Timur dan tiba di Rusia pada awal abad kedelapan belas.  Seluruh sistem itu sangat terganggu oleh Revolusi Perancis dan perang tahun-tahun berikutnya.  Revolusi membuat rakyat jelata mengambil alih diplomasi negara Prancis, dan mereka ditaklukkan oleh tentara revolusioner.  Jajaran utama dihapuskan.  Napoleon juga menolak untuk mengakui kekebalan diplomatik, dan memenjarakan beberapa diplomat Inggris yang dituduh licik melawan Perancis.

Sampai akhirnya hukum diplomatik di tuangkan dari hukum kebiasaan menjadi hukum tertulis pada Konvensi Wina yang mengatur berbagai hubungan yang menyangkut tentang hubungan diplomatik. 

  1. B.     PENGERTIAN DIPLOMASI

Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal sepertibudayaekonomi, dan perdagangan. Biasanya, orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus. Perjanjian-perjanjian internasionalumumnya dirundingkan oleh para diplomat terlebih dahulu sebelum disetujui oleh pembesar-pembesar negara. Istilah diplomacy diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris oleh Edward Burke pada tahun 1796 berdasarkan sebuah kata dari bahasa Perancis yaitu diplomatie.

Menurut Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perwakilan diplomatik adalah kedutaan besar Republik Indonesia dan perutusantetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia.

Secara harfiah diplomasi berasal dari kata “diploma” (Yunani: sebuah kertas yang dilipat dua) yang didesain sebagai dokumen resmi Negara/ dokumen sejarah, sebuah sertifikat perundingan, kewenangan, dan semacamnya. Berdasarkan Bester’s New World Dictionary of the American Language (1996) diplomasi adalah:

  1. Hubungan relasi antar bangsa, dalam membuat keputusan,
  2. Keahlian dalam melakukannya,
  3. Keahlian dealing with people.

Berikut adalah definisi diplomasi menurut beberapa ahli:

Ellis Briggs: diplomasi adalah sebuah kegiatan urusan official dengan cara mengirim seseorang untuk mewakili pemerintahan. Tujuan diplomasi adalah untuk menciptakan persetujuan dalam kacamata kebijakan (1968, p.202)

Geoffrey McDermott: diplomasi adalah pertimbangan dalam manajemen hubungan internasional. Masing-masing Negara, seberapapun kaliber dan ukurannya, selalu ingin memelihara/ mengembangkan posisinya dalam kancah internasional. Begitulah adanya, kendati faktanya, akan lebih baik jika lebih sedikit negara nationally minded di dunia ini. (1973, p.39)

Honore de Balzac: ilmu pengetahuan bagi mereka yang tidak berkuasa… suatu ilmu pengetahuan menyenangkan yang selalu demi memenuhi dirinya sendiri; suatu ilmu pengetahuan yang mengijinkan praktisinya untuk tidak mengatakan apapun dan berlindung di belakang anggukan kepala misterius; suatu ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa eksponen yang paling berhasil, pada akhirnya, adalah mereka yang mampu berenang bersama kepalanya di atas arus kejadian-kejadian yang pura-pura ia lakukan.

  1. C.    TUJUAN DIPLOMASI

Kautilya, ahli stategi politik di masa dinasti Mauryan di India, memaparkan ada empat motif diplomasi:

a)      Acquisition: tujuan diplomasi adalah untuk membuat hubungan dengan negara lain (hubungan diplomatik).

b)      Preservation: tujuan diplomasi adalah untuk menjaga hubungan hubungan dengan negara lain.

c)      Augmentation: tujuan diplomasi adalah untuk memperluas hubungan diplomatik.

d)     Proper distribution: tujuan diplomasi adalah harmoni, perdamaian.

Dengan kata lain tujuan dari diplomasi yang baik atau efektif adalah untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri. Kepentingan terdepan tampaknya adalah pemeliharaan keamanan. Tetapi selain pertimbangan yang vital tentang keamanan nasional, terdapat tujuan vital yang lain antara lain memajukan ekonomi, perdagangan dan kepentingan komersial, perlindungan waega negara sendiri di negara lain, mengembangkan budaya dan ideologi, peningkatan prestise nasional, memperoleh persahabatan dengan negara lain, dan sebagainya. Secara luas tujuan ini bisa dibagi menjadi empat: politik, ekonomi, budaya dan ideologi.

  1. D.    METODE DIPLOMASI
  • Track I Diplomacy

First track diplomacy melibatkan pemerintah dengan pemerintah (G to G), sifatnya rahasia dan biasnya digunakan untuk mengakhiri suatu konflik dan pertikaian. First track diplomacymenekankan peran penting negara dalam mengadakan negosiasi menjaga dan memelihara perdamaian.Metode: Insentif positif dan negative, mediasi, dukungan politik dan ekonomi.

  • Track II Diplomacy/ Public Diplomacy

Diplomasi publik didefinisikan sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melaluiunderstanding, informing, and influencing foreign audiences. Jika proses diplomasi tradisional dikembangkan melalui mekanisme government to government relations, maka diplomasi publik lebih ditekankan pada government to people atau bahkan people to people relations. Diplomasi Publik bertujuan untuk mencari teman di kalangan masyarakat negara lain, yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya membangun hubungan baik dengan negara lain.

Untuk mencapai kebebasan politik dan keamanan Negara, maka dalam diplomasi hal tersebut dapat dicapai dengan memperkuat hubungan dengan Negara sahabat, memelihara hubungan dengan Negara-negara yang sehaluan, dan menetralisir Negara-negara yang memusuhi. Untuk mencegah Negara-negara lain bergabung melawan Negara tertentu maka dapat dilakukan dengan melakukan suatu bentuk saling pengertian dengan suatu Negara, menunjukkan suatu itikad baik dan menghilangkan keraguan Negara lain sehubungan dengan persekutuan politik, dan sebagainya. Selain dari itu perang juga merupakan suatu bentuk diplomasi yang mana jika suatu Negara dengan Negara lain tidak dapat lagi melakukan hubungan yang damai.

 

  1. E.     UNSUR-UNSU R DIPLOMASI

Setiap benda atau setiap hal di dunia ini pasti memiliki terdiri dari unsure-unsur yang kemudian bergabung dan menjadi benda tersebut, tidak terkecuali diplomasi. Untuk menjadi sebuah proses, diplomasi juga memiliki beberapa unsure. Pertama, unsur yang mendasar dalam diplomasi ialah negosiasi.Negosiasi menjadi sebuah unsur yang penting dalam diplomasi. Hal ini dikarenakan oleh peran dari negosiasi itu sendiri dimana negosiasi begitu penting dalam memelihara hubungan-hubungan politik yang tentunya hal tersebut akan bermuara pada peningkatan nilai-nilai kepentingan bersama (Roy, 1991). Negosiasi di sini berfungsi untuk menmpengaruhi aktor lain dengan cara tersensiri untuk pemenuhan kepentinga. Unsure yang kedua yakni kepentingan negara, atau national interest, diplomasi suatu negara sangat berhubungan mencakup kepentingan nasional negara tersebut.jadi, taktik diplomasi setiap negara dapat berbeda-beda karena kepentingan yang dimiliki mereka juga berbeda-beda. Unsure yang ketiga yakni perdamaian.Diplomasi merupakan jalan damai yang dilakukan suatu negara untuk mencapai kepentingannya, jadi kekuatan-kekuatan yang diperlukan adalah kekuatan soft power, namun apabila jalur diplomasi ini tidak berjalan dengan baik, maka sangat memungkinkan tejadi perang sebagai langkah selajutnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat kita lihat bahwasannya diplomasi tentu memiliki tujuan-tujuan yang begitu penting.Menurut Kautilya dalam buku Diplomasi karya S. L. Roy (1991), terdapat 4 tujuan utama diplomasi.Empat tujuan tersebut ialah acquisition (perolehan), preservation (pemeliharaan), augmentation (penambahan), dan proper distribution (pembagian yang adil).

Adapun Unsur unsur hubungan diplomasi adalah:

  • Hubungan antar bangsa.
  • Pertukaran misi diplomatik.
  • Status pejabat diplomatik.
  • Kekebalan hukum/ hak ekstrateritorial.

Hak ekstrateritorial adalah hak kebebasan diplomat terhadap daerah perwakilannya termasuk halaman bangunan serta perlengkapannya seperti bendera,lambang negara, surat – surat dan dokumen bebas sensor,dalam hal ini polisi dan aparat keamanan tidak boleh masuk tanpa ada ijin pihak perwakilan yang bersangkutan

  1. F.     JENIS-JENIS DIPLOMASI

Macam atau jenis diplomasi berdasarkan tujuan diplomasi terdiri dari Diplomasi Preventif, Diplomasi Penyelesaian konflik, dan Diplomasi Persahabatan. Sedangkan berdasarkan isu dan substansinya dibedakan menjadi Security diplomacy, Human right diplomacy, Economic diplomacy. Selain itu juga terdapat jenis diplomasi demokratis.

Diplomasi Preventif yang dimulai dari perkembangann, manfaat, kelebihan, kekurangan dan implementasi dalam realita kehidupan. Selain itu juga untuk mengetahui diplomasi sebagai penyelesei konflik atau resolusi konflik serta implementsinya di dehidupan. Selanjutnya ialah diplomasi persahabatan dengan kata kunci sama seperti diplomsi preventif yakni mengetahui, manfaat, kelebihan, kekurangan dan implementasi dalam realita.

Berdasarkan isu substansinya terdapat macam diplomasi berdasarkan isu atau substansinya yakni diplomasi security, diplomasi Hak Asasi Manusia dan diplomasi Ekonomi.  Masing – masing dari diplomasi tersebut akan diulas untuk mengetahui pengertian, manfaaat, kekurangan, kelebihan dan implementsinya. Berikut jenis-jenis diplomasi.

  1. 1.      Diplomasi Preventive

Prinsip perdamaian dunia  sebenarnya tidak mengahendaki adanya suatu kekrasan dalam bentuk apapun, apalagi bentuk serangan bersenjata yang diluncurkan kepada suatu negara. Dunia ini memerlukan  peacemaking, peacekeeping dan peacebuilding berdasarkan agenda yang dikemukakan oleh  sekretaris jenderal PBB yakni Boutros Ghali, PBB mempunyai agenda yang disebut dengan “An Agenda for Peace”.  Di dalam agenda untuk menjaga perdamaian diperlukan adanya diplomasi preventif.

Diplomasi preventif ada atau muncul setelah perang dingin atau diawal abad ke 20. Diplomasi ini banyak dilakukan oleh negara-negara dunia ketiga yakni negara yang merdeka dan diakui kedaulatannya setelah perang dingin, dan dilakukan untuk mencegah berbagai konflik yang berpotensi perang senjata. Diplomasi preventif secara umum digunakan untuk mencegah keterlibatan negara-negara super power atau negara-negara besar dalam sebuah konflik lokal maupun regional, karena negara-negara yang sedang berkonflik ingin menyeleseikan masalahnya secara mandiri.

Mengenai definisi dari diplomasi preventif sendiri juga banyak ilmuan yang turut menyumbangkan konsepnya untuk kelancaran studi diplomasi preventif.  Seperti Michael G.Roskin dan Nicholas O.Berry dalam bukunya The New World of International Relations, lebih memandang diplomasi prefentif sebagai : Upaya-upaya pihak ketiga untuk meredam sengketa  sebelum menjadi kekerasan.3  Selain itu dalam buku “International Relations: the changingcontours of power”, Donald M.Snow dan Eugene Brown menyatakan bahwa: diplomasi preventif merujuk pada inisiatif diplomatik yang diambil untuk membujuk pihak-pihak yang memiliki potensi untuk berperang agar tidak terlibat dalam permusuhan.

Dari pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengungkapkan bahwa definisi dari diplomasi preventif ialah sebuah langkah metode resolusi perselisihan secara damai seperti yang disebutkan dalam Artikel 33 piagam PBB yang diterapkan sebelum perselisihan melewati ambang batas untuk memicu konflik. menurut PBB diplomasi preventif juga merupakan  tindakan mencegah sengketa agar tidak muncul, untuk mencegah sengketa yang ada dari kemungkinan semakin meningkat menjadi konflik dan untuk membatasi penyebaran konflik apabila telah terjadi.

Konsep diplomasi preventif sendiri  sejak pertama kali diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB yang kedua yakni  Dag Hammarskjöld setengah abad lalu yang diungkapkan pada pidato pembukaan untuk laporan tahunan kelimabelas majelis umm di PBB.  Prinsip diplomasi preventif juga termuat dalam hukum internasional yakni :

  1. Larangan menggunakan kekerasan
  2. Penyelesaian perselisihan secara damai

Selain itu SL Roy dalam buku “Diplomasi” juga menyebutkan diplomasi preventif yakni hasil adri pemikiran negara-negara pada masa perang dingin yang tidak ingin terlibat dengan dua kekuatan yakni Amerika dan Uni Soveit yang meminta perlindungan pada PBB.Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa diplomasi preventif ialah diplomasi yang memiliki upaya untuk mencegah adanya perang baik yang dilakukan oleh negara yang memiliki power maupun negara yang tidak memiliki power.

Diplomasi preventif ada dan dilakukan karena menurut Mochamad Bedjaoui diplomasi ini memiliki 3 tujuan utama yakni:

  1. Mencegah konflik antar pemerintah dan kelompok minoritas dalam suatu negara,
  2. Mencegah perselisihan dan konflik secara terbuka,
  3. Mencegah penyebaran konflik sekecil-kecilnya apabila terjadi konflik.

Diplomasi preventif ini dapat dilakukan melalui jalur politik, militer, ekonomi yang dilakukan oleh pemrintah, organisasi internasional termasuk NGO (National Goverment Organization), dimana semua element itu bertujuan untuk :

  1. Mencegah masalah peningkatan konflik dalam dua negara,
  2. Mencegah konflik yang berkompetensi menggunakan senjata,
  3. Mencegah intensitas geografis konflik meluas hingga terjadi krisis kemanusiaan,
  4. Mencegah dan mengelola agar krisis kemanusiaan tidak semakin parah, dan
  5. Sebagai bagian terhadap kondisi krisis guna memberi solusi.

Mengenai aktor yang berperan dalam diplomasi preventif ialah negara dan organisasi internasional yang memiliki fungsi yang sama yakni mencegah munculnya konflik.Seperti layaknya diplomasi pada umumnya, secara harfiah diplomasi memiliki fungsi yakni mencegah adanya perang  dan untuk menjalin hubungan baik antar negara-negara di dunia. Maka diplomasi preventif ada dan digunakan untuk mencegah terjadinya sengketa dan penyebaran konflik antar negara oleh karena diplomasi ini memiliki prinsip yang tertuang dalam hukum internasional yang di muat oleh PBB seperti yang telah disebutkan diatas.

Menurut Bedjaoui diplomasi preventif memiliki dua macam yakni diplomasi preventif tradisional  dan diplomasi preventif kontemporer. Diplomasi preventif tradisional merupakan diplomasi yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka unutk melindungi dirinya sendiri dan menjamin kepentingannya sendiri dan tidak memperdulikan keamanan yang ada di sekitar negara. Sedangkan diplomasi preventif kontemporer ialah  diplomsi yang emmberikan pemahaman kepada negara- negara bahwa keamanan dan kepentingan area di sekitar merupakan hal penting yang nantinya akan berpengaruh pada negara di sekitarnya. Diplomasi preventif kontemporer memiliki tujuan utama yakni mewujudkan perdamaian dunia secara global, kolektif dan universal. Namun tidak memberikan motivasi terhadap negara yang tidak terkena ancaman secara  nyata dalam geografis dan politis.

Jadi dapat dikatakan bahwa  yang membedakan antara diplomasi preventif tradisional dan kontemporer ialah  bila tradisional negara terfokus pada keamanan dalam negaranya sendiri dan diplomasi preventif kontemporer lebih mengutamakan  perdamaian dalam lingkup yang lebih luas dan tidak hanya fokus pada dalam negeri saja.

Di era seperti sekarang ini masih terdapat atau dijumpai  negara yang masih belum menyadari  akan pentingnya keamanan dan perdamaian di sekitar negaranya. Hal inilah yang memunculkankekurangan bagi diplomasi preventif yaitu  diplomasi preventif masih sering diragukan dan belum semua negara menyadari adanya diplomasi preventif oleh karenanya diplomasi preventif masih sulit dalam perkembanganya.  Selain itu kekurangannya ialah dalam bentuk tidak bisa diseleseikannya  semua masalah yang ada contohnya kasus politik yang tentunya membutuhkan penyelesaian secara politik, adanya ketidakpercayaan dianatara pihak yang berkonflik, keterbatasan sumber daya di PBB dan adanya anggapan jika diplomasi ini merupakan cara lama yang sudah tidak relevan sehingga menghambat proses penyeleseian konflik.Disisi positifnya PBB mengutarakan bahwa diplomasi ini dianggap sebagai cara yang efektif untuk menyeleseikan krisis di dunia, dan penggunaan mediator juga menjadikan diplomasi ini sebagai diplomasi yang mengalami perluasan konflik paling mustahil. Karena pihak ketiga berusaha untuk mengakhiri konflik.

Dalam implementasinya diplomasi preventif meliputi beberapa aktivitas yakni penemuan fakta mengenai konflik yang sedang terjadi antar negara, melakukan mediasi dan tindakan pencgahan sengketa. Mengenai penyelidikan diplomasi ini dilakukan dengan menyelidiki sebab dari konflik kemudian diadakan pendekatan kepada para pihak yang sedang bersengketa agar konflik tidak memanas dan menjadi perang terbuka.  Untuk menjaga agar terhindar dari sengketa maka dibutuhkan mediator sebagai penengah antar negara yang berkonflik.  Contohnya ialah pada kasus Kosovo dimana kasus yang terjadi alah pertiakaian antara etnis Albania dan etnis Serbia. Diawali dari Milosevic yang melakukan pembersihan etnis Albania, karena etnis ini memerangi etnis Serbia.  PBB mengirimkan UNMIK yang dibentuknya pada 10 juni 1999, mediator ini berasal dari dewan keamanan PBB no 1244.  UNMIK melakukan pemulihan keadaan dengan membentuk pemerintahan sementara pasca lengsernya Milosevic, selain itu melakukan pembangunan disegala bidang. Dan sebelum PBB mengirimkan UNMIK, PBB sebelumnya menggirimkan KFR (kosovo force) untuk melakukan pendekatan dengan cara diplomasi preventif kepada para pihak yang bertikai di Kososvo.

Selanjutnya dalam diplomasi preventif terdapat  3 formula dalam menjaga perdamaian, yang pertama ialah peacemakingPeacemaking merupakan tindakan penegakan kembali perdamaian pasca konflik yang meliputi pembentukan perdamaian dengan cara  penyeleseian sengketa  melalui konsolidasi, mediasi dan arbritasi. Namun pihak ketiga tidak memiliki hak unutk memutuskan dan pihak ketiga hanya menengahi bila terjadi suasana yang memanas. Kemudian peacekeeping,  merupakan  tindakan penjagaan  peridak pecah kembali damaian agar tidak  pecah kembali perang terbuka antara ppihak yang bertikai dengan cara penempatan  tentara untuk menjaga perdamaian di daerah konflik. Pasukan untuk menajga perdamaian ini biasanya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki tentara kuat dan di bawah pimpinan PBB. Yang terakhir ialah peacebulding,  merupakan kegiatan pembangunan kembali daerah-daerah yang mengalami kehancuran akibat terjadinya konflik.  Sebelumnya harus dilakukan identifikasi struktur-struktur lokal yang dapat digunakan untuk memperkuat perdamaian untuk mengahindari agar tidak terjadi konflik.

Selain implementasi diplomasi preventif  yang dapat dilihat  dari kasus Kosovo, implementasi lain ialah dalam usaha preventif  yang dilakukan pada masa damai yakni dengan membangun hubungan baik dan masa krisis dilakukan dengan pencarian fakta, memberikan jasa-jasa baik, mengurangi aksi kekerasan dan penempatan unit-unit yang ditunjuk untuk mencegah eskalasi konflik. Contoh lain dari implementasi diplomasi preventif ialah negara-ASEAN  dalam menyikapi adanya diplomai prevenyif yang difungsikan untuk menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. “Namun hingga kini implementasi diplomasi ini di wilayah ASEAN masih terhambat sikap saling curiga negara-negara peserta ASEAN Reginonal Forum (ARF)”,  hal tersebutlah yang dikatakan oleh Direktur Politik dan Keamanan Ditjen Kerjasama ASEAN Kementrian Luar Negeri, Ade Padmo Sarwono, dari hasil rapat yang diadakan di Surabaya. Dari 27 negara hanya sembilan dan termasuk Indonesia yang menyerahkan draf “ARF Security Outlook” sebagai implementasi dari diplomasi preventif. Sikap saling curiga ini didasari karena diplomasi preventif selalu mengandung unsur intervensi yang dilakukan oleh negara yang sudah maju diantara negara-negara ASEAN.  Hal tersebut juga yang menjadikan hambatan dalam penerapan secara utuh dari diplomasi preventif.

  1. 2.      Diplomasi Penyelesaian Konflik

Konflik adalah suatu kondisi sosial yang muncul ketika ada dua aktor atau lebih yang mencoba untuk mewujudkan tujuan yang berbeda.Di dalam hubungan internasional konflik sering terjadi diantara negara-negara karena adanya suatu benturan kepentingan yang  berbeda antara dua aktor atau lebih dan aktor-aktor negara tersebut berusaha untuk menggunakan power-nya yakni dengan mempengaruhi aktor lain guna tercapainya tujuan nasional negaranya. Bentuk dari konflik yang sering terjadi di kalangan internasional berupa perang, genosida, aksi vandalisme,persuasi, perkawinan politik,  dll. jadi pada saat konflik telah terjadi maka perlu dilakukan suatu upaya untuk menyeleseikan  konflik serta mencegah penyebaran konflik.

Untuk menyelesaikan konflik antar negara secara internsional maka terdapat bentuk dari diplomasi yang lebih spesifik yakni Diplomasi Penyelesaian Konflik. Sesuai dengan namanya diplomasi penyeleseian konflik dilakukan untuk menyeleseikan konflik antar negara. Ketika konflik terjadi dan para aktor telah menggunakan powernya maka keadaan menjadi sangat tidak kondusif, sehingga diplomasi memilii peran yang berpengaruh terhadap kelangsungan konflik antar negara.  Karena diplomasi dianggap sebagai cara yang terbaik untuk menghindari tindak dan pemikiran tentang kekerasan jadi jalan akhir yang ditempuh adalah dengan bernegosiasi untuk mencapai hasil penyeleseian masalah yang dihadapi.

Dalam realitanya, Diplomasi juga memiliki suatu bentuk kekebalan  dan keistimewaan dimana tujuan dari adanya keistimewaan dan kekebalan adalah untuk menciptakan situasi yang efisien untuk menciptakan hubungan damai. Diplomasi penyelesaian konflik sendiri memiliki tujuan yaitu agar konflik yang terjadi di tataran internasional segera terselesaikan dan agar hubungan internasional menjadi kondusif.

Diplomasi ini juga memiliki hambatan dalam pencapaian tujuannya yakni bila negara yang bernegosiasi saling keras pada masalah maka kemungkinan besar akan terjadi perang namun keuntungannya ialah  mereka juga bisa mendapatkan pihak yang netral untuk bernegosiasi untuk mereka atau meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk membantu dalam membuat keputusan untuk mereka misalnya Singapura dan Malaysia diperbolehkan ICJ untuk menyelesaikan klaim mereka.selain itu  negara bisa saling mengenal lebih baik akibat selalu berfikir untuk menyeleseikan konflik secara damai. Mengenai keuntungannya, keuntungan yang didapat dari usaha diplomasi seringkali sangat menguntungkan bagi kedua pihak, misalnya saja keuntungan karena terhindar dari kerugian fisik maupun non-fisik yang dalam skala yang lebih besar. Selain menggunakan Mahkamah Internasional cara-cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan suatu diplomasi resolusi konflik adalah dengan mediasi, arbritasi, penggunaan media massa, melakukan usaha  disarmament dengan diplomasi melalui telepon.

Kemudian mengenai aplikasinya diplomasi sebagai jalan untuk menyelesaikan konflik berupa sebuah perundingan yang dilakukan negara berkonflik untuk mencari suatu penyelesaian dan hal tersebut dapat dilihat pada contoh  kasus yang terjadi di Kososvo dimana PBB sebagai pihak ketiga mengirimkan UNMIK yang dibentuknya pada 10 juni 1999, mediator ini berasal dari dewan keamanan PBB no 1244. Sehingga diharapkan dengan adanya mediator masalah akan cepat terselesaikan.

  1. 3.      Diplomasi Persahabatan

Diplomasi persahabatan ada dimaksudkan untuk menjalin persahabatan dan sangat menghindari penyelesaian konflik dengan peperangan. Hubungan yang baik antara dua negara atu lebih memudahkan negara-negara tersebut dalam mencapai kepentingannya dalam bidang politik, ekonomi, budaya, maupun ideologi.  Dan biasanya yang melakukan diplomasi persahabatan ialah negara-negara yang serumpun yang merupakan negara sahabat yang diperkuat denga negosiasi dana diplomasi. Pada akhir masalah identik dengan perdamaian. Menlu RI, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa  mengutarakan tujuan utama dari diplomasi persahabatan ialah mempererat hubungan antar negara dengan negara lainnya dan menghindari perang antar negara.Hal tersebut  tertulis dalam point kelima ynag tertuang di Vienna Convention On Diplomatic Relation tahun 1961 yang berisi “meningkakan hubungan persahabatan antara nrgara pengirim dan negara penerima serta memajukan hubungan  ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan”.

Selain itu diplomasi juga mempengaruhi penyebaran ideologi. Negara yang memiliki ideologi yang kuat akan berusaha untuk merangkul banyak negara untuk menganut dan mengaplikasikan ideologi tersebut serta secara tidak langsung menghalangi penyebaran ideologi lain dari negara lain. Jika suatu negara menganut ideologi yang sama, dapat dipastikan negara-negara tersebut memiliki hubungan yang sangat baik dan erat karena mereka merupakan sahabat.

Diplomasi persahabatan dilakukan agar masalah yang terjadi segera dapat diselesaikan dan lebih efisien. Dengan diplomasi, negara-negara ini bisa membahas masalah dan memahami satu sama lain. Namun tak urung juga diplomasi persahabatan juga memiliki kekurangan yakni bila negara sahabat mulai curiga dan tidak percaya pada negara lain dan bila hal itu terjadi maka penyelesaian konflik akan sulit di tempuh karena kurang saling umumnya keuntungan dari berbagai macam diplomasi ialah sama yakni untuk  menjaga suatu perdamaian antar negara, namun dalam diplomasi persahabatan berupa  memaksa penyerang untuk memikirkan kembali invasi, yang mengarah ke perdamaian.

Implementasi dari diplomasi ini dapat dilihat dalam berbagai sektor baik ekonomi yakni dengan adanya perdagangan antar kawasan ASEAN, militer dengan pelatihan militer bersama, dalam sektor budaya dengan memperkenalkan budaya negara ke negara lain agar tercipta rasa saling menghargai budaya satu sama lain  dan sektor lainnya. Bila dari sektor budaya dapat dilihat pada saat Susilo Bambang Yudhoyono yakni Presiden Republik Indonesia yang ke enam yang membuka World Batik Summit 2011 di Jakarta pada 28 september 2011. Dalam pertemuan itu beliau mengatakan “kita gunakan batik sebagai sarana diplomasi dan persahabatan dengan dunia internasional.dan indonesia harus bangga karena indonesia memiliki batik dengan berbagai corak yang bisa menggambarkan beragamnya rakyat indonesia”.

Diplomasi masa kini yakni abad 21 merupakan bentuk diplomasi yang mengedepankan persahabatan, seperti ungkapan yang diungkapkan Susilo Bambang Yudhoyono, ungkapan tersebut berupa “Thousends Friends, Zero Enemy” SBY  menganggap bahwa dalam  menjaga kelangsungan hidup secara universal maka diperlukan sifat berteman dengan baik dengan negara sekitar. Jadi bisa dikatakan bahwan kemungkinan terjadinya perang sangat kecil sekali karena semua dianggap sebagai teman baik.  Dan yang menjadi sahabat dari Indonesia yang paling dekat ialah negara-negara ASEAN karena negera tersebut secara geografis memiliki kedekatan dengan Indonesia dan juga karena mereka tergabung dalam satu kawasan yang bernama ASEAN (Association of South-East Asia Nation).

  1. 4.      Democratic Diplomacy

Diplomasi demokratis adalah sebutan bagi diplomasi Amerika Serikat (AS) yang baru pada abad ke-20 (tahun 1919) ikut berkecimpung dalam percaturan politik internasional melalui kehadiran Presiden Woodrow Wilson di Konggres Versailles untuk menyelesaikan persoalan Perang Dunia I. Dalam pertemuan itu Presiden Woodrow Wilson mengusulkan gagasan 14 Pasal untuk perdamaian dunia (dikenal dengan Wilson Fourteen Points) dan salah satunya adalah gagasan untuk mewujudkan “open covenant openly arrived at” alias “perjanjian terbuka yang dicapai secara terbuka.”  Pengertian demokratik di sini merujuk kepada pola pertanggungjawaban pelaksanaan politik luar negeri yang berlaku di AS, atau proses politik yang berlaku di AS berkaitan dengan keterlibatan internasional pemerintahnya. Mengingat Amerika adalah negara dengan sistem pemerintahan demokratis, maka semua kebijakan luar negeri harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui Konggres (DPR-nya Amerika) karena lembaga ini memiliki hak ratifikasi (persetujuan).

Ketika Presiden Woodrow Wilson menandatangani Piagam Liga Bangsa-bangsa (League of Nations) maka ia harus mempertanggungjawabkannya kepada Konggres, yang ternyata menolak meratifikasinya. Karena Piagam LBB tidak diratifikasi oleh Konggres, maka dengan sendirinya AS tidak berkewajiban melaksanakan alias tidak menjadi anggota Liga.Dalam perkembangannya sekarang ini diplomasi demokratis sering justru digunakan untuk menyembunyikan maksud yang sebenarnya apabila sebuah negara tidak mau menandatangani sebuah perjanjian internasional. Amerika, misalnya, menjadikan alasan tidak diratifikasinya beberapa konvensi atau kesepakatan internasional oleh Konggres sebagai pembenar untuk tidak menjalankan konvensi hukum laut internasional, Protokol Kyoto, dan lain-lain. Israel juga menggunakan alasan persetujuan Parlemen untuk menganeksasi beberapa wilayah Arab yang ia rebut melalui Perang Enam Hari tahun 1967. Jadi, di sini diplomasi demokratis hanya istilah semata, atau hanya berlaku untuk hubungan antar kekuasaan di dalam negeri meskipun keputusan itu bisa sangat tidak demokratis bagi orang lain.

Macam Diplomasi Menurut Isu Atau Substansinya

Selain jenis-jenis yang sudah disebutkan diatas, ada beberapa jenis menurut isu atau substansinya yakni terdiri dari security diplomacyHuman Right Diplomacy dan Economic diplomacy.

  1. 1.      Security Diplomacy

Diplomasi security telah terlihat dengan adanya perjanjian Westphalia pada tahun 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun. Keamanan negara sangat diperlukan agar negara tetapsurvive dalam dunia internsional  selain itu negara berusaha memnuhi kebutuhan dalam negerinya dimana untuk survive selalu identik dengan hard power namun tidak demikian menurut Millan Jasbez penggunaan hard power tidak akan maksimal dalam menjaga survivesuatu negara namun memerlukan aspek lain seperti eknomi, politik ,social, budaya, dan lain-lain. Diplomasi ini tidak bergantung pada PBB saja namun sekarang banyak muncul actor non negara seperti Organisasi Internsional, dan actor non state lainnya serta adanya jaringan security yang muncul pada beberapa abad yang lalu.Security diplomacy ini mengusung keamanan secara internsional sebagai isu utamanya, dan  memiliki beberapa  elemen yang masih bertahan di era modern karena elemen ini digunakan sejak zaman perjanjian, elemen tersebut ialah:

  1. Non interference dalam urusan dalam negeri di negara lain.
  2. Konsep diplomatic imunity, yaitu pengakuan dari negara saja yang dapat melakukan kontrol poitik, sejak Westphalia  gereja tidak berpengaruh.

Security diplomacy harus selalu ditegakkan karena keamanan sangat dibutuhkan oeh negara dejak munculya globalisasi yang membawa isu kompleksitas.  Misalnya dengan munculnyasecurity kontemporer  yang digunakan pada isu deteritorialisasi yakni tidak adanya national boundaries, yang nantinya menebabkan ancaman-ancaman dari level global bisa mempengaruhi dlam negeri secara bebas. Seperti ancaman sosial yang berupa wabah penyakit dan degradasi lingkungan, contoh lain ialah konflik terorisme yang merupakan organisasi transnasional, aksi terorisme ini dapat mengancam keamanan dan kelangsungan hidup warga negara di negara lain.

Tujuan dari diplomasi security adalah bagaimana caranya memenuhi kebutuhan social, lingkungan, kesehatan, pendidikan, pekerja, intelektual, emosional, dan lain sebagainya.Dan dalam perjalanan ke depannya. Diplomasi ini memunculkan beberapa key player selain states, seperti organisasi internasional, aktor non-state, dan jaringan-jaringan security semacamnya. Selain itu juga terfokus pada keamanan dan perdamaian, jadi seorang diplomat memberi input pada negaranya agar tercipta keamanan dan perdamaian hubungan dua negara. Pada masa kekaisaran Ottoman, seorang diplomat adalah penjamin perdamaian. Jika kesepakatan damai antar dua negara pecah, biasanya si diplomat yang diwakili oleh duta besarnya lah yang akan dihukum terlebih dahulu. Saat ini diplomasi keamanan biasanya mewakili negoisasi mengenai penjualan/penyelundupan senjata, binatang, obat terlarang, manusia dan sebagainya.

Di dunia internasional juga terdapat beberapa bentuk penyediaan security diplomasi yakni balance of power yang digunakan sebagai security hingga akhir perang dunia pertama,CollectiveSecurity yang dibentuk negara-negara yang tidak mengehendaki perang yakni berupa Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB).CollectiveSecurityadalah salah satu jenis strategi pembangunan koalisi di mana sekelompok negara setuju untuk tidak saling menyerang dan membela satu sama lain terhadap serangan dari salah satu dari yang lain, jika serangan semacam itu dibuat.Oorganisasi internasional berupa collektive Defense yakni NATO yang di secara umum di pegang oleh Amerika. Namun sebenarnya NATO adalah contoh collective security, sedangkan PBB adalah upaya  daricollective security.

  1. 2.      Human Right Diplomacy

Rein Mullerson mengkaji cara instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan untuk mempromosikan hak asasi manusia luar negeri serta bagaimana hak asasi manusia digunakan untuk kepentingan lainnya bertujuan kebijakan luar negeri. Dalam bukunya  Mullerson mengutarakan eksplorasi hubungan antara hak asasi manusia dan stabilitas internasional, peran organisasi non-pemerintah, komunitas bisnis dan media massa dalam merumuskan agenda hak asasi manusia pemerintah dan organisasi antar pemerintah agar penerapan diplomasi ini mudah terrealisasi.

Rein Mullerson juga menyimpulkan dengan melihat peran badan-badan internasional PBB dan lain yang bergerak dalam promosi hak asasi manusia dan bagaimana kekuatan militer dapat menjadi pilihan dalam menyelesaikan pelanggaran.Hak asasi manusia telah menjadi isu internasional yang semakin penting sejak Perang Dunia II.Sayangnya, pemerintah dan pembuat kebijakan tidak selalu melihat masalah HAM sebagai prioritas. Banyaknya kasus pelanggaran HAM di dunia internsional menjadikan lembaga negara dan non negara turut dalam menangani kasus  dan tak sering pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh negara satu terhadap negara lain sehingga banyak  terjadi diplomasi mengenai HAM.

Dalam implementasi dalam kehidupan saat ini dapat dilihat melalui perilaku Amerika tampak mendominasi corak hubungan internasionalnya yang bertumpu pada pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM serta demokrasi.Dengan kata lain, di dalam menjalin hubungan luar negeri dengan negara lain termasuk Indonesia, Amerika kerap mengkaitkan kebijakannya dengan tingkat pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM dan demokrasi di suatu negara.

Kepedulian internasional menenai pelanggaran HAM tercermin dengan terbentuknya organisasi yang menjadikan agenda Hak Asasi Manusia sebagai prioritas, organisasi itu dimulai dari PBB yang mengagendakan Aksi political, Operasi peacekeeping, Disarmament, Human right action, Developmental assistance, Humanitarian acion, Informasi publik dan media, Persamaan gender, Drug and crime preventio.

  1. 3.      Diplomasi Ekonomi

Bergeijk en Bulan (2008), Diplomasi Ekonomi dan Keamanan Ekonomi, dalam C. Costa (ed.), Forntiers Baru Diplomasi Ekonomi, Lisboa menggambarkan diplomasi ekonomi sebagai “ satu paket  kegiatan (kedua metode tentang dan proses untuk membuat keputusan internasional) yang terkait dengan kegiatan ekonomi lintas batas (ekspor, impor, investasi, pinjaman, bantuan, migrasi) yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara di dunia nyata.”  Menurut Morganthau dalam buku karangan SL. Roy ia mengatakan bahwa “diplomasi ekonomi ini dilakukan oleh diplomat dengan tujuan penting yakni mendapatkan kekuatan-keuatan ekonmi”.

Diplomasi ekonomi terdiri dari 3 unsur yaitu  :

  1. Penggunaan pengaruh politik dan hubungan untuk mempromosikan perdagangan, dan investasi, untuk memperbaiki fungsi pasar dan untuk mengatasi kegagalan pasar serta untuk mengurangi biaya dan risiko transaksi lintas batas (termasuk hak milik). Biasanya diplomasi ekonomi terdiri dari kebijakan komersial, tetapi juga banyak aktivitas organisasi non pemerintah.
  2. Penggunaan aset ekonomi dan hubungan untuk meningkatkan atau memperkuat kerjasama saling menguntungkan dan hubungan politik yang stabil, yaitu untuk meningkatkan keamanan ekonomi. Dalam hal ini diperlukan kebijakan struktural dan perjanjian perdagangan bilateral (ditujukan untuk mencapai pola tertentu perdagangan geografis ) dan distorsi politik perdagangan dan investasi seperti dalam kasus boikot dan embargo.
  3. Cara untuk mengkonsolidasikan iklim politik yang tepat dalam lingkungan ekonomi politik internasional dan lembaga untuk memfasilitasi tujuan ini. Cakupannya berupa perundingan multilateral dan merupakan domain organisasi supranasional dan lembaga-lembaga seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan dan Uni Eropa.

Diplomasi ekonomi untuk menciptakan keamanan ekonomi.Keamanan ekonomi didefinisikan sebagai keamanan yang didasarkan pada hubungan ekonomi internasional (seperti perdagangan barang dan jasa dan arus modal).Diplomasi ekonomi memiliki peran nyata untuk bermain dan mungkin menyediakan sistem manajemen risiko untuk situasi internasional kritis dan realitas global baru. Diplomasi ekonomi bisa menjadi sistem tiga pilar berikut:

  1. Penggunaan pengaruh politik;
  2. Kenaikan biaya konflik;
  3. Konsolidasi lingkungan politik dan ekonomi yang tepat internasional.

Diplomasi ekonomi dapat digunakan untuk menghasilkan dan meningkatkan keamanan ekonomi. Seperti yang disebutkan diatas bahwa untuk survive negara tidak hanya memerlukan kekuatan militer namun juga kekuatan di luar ittu, seperti ekonomi. Rana mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai “proses melalui mana negara mengatasi dunia luar, untuk memaksimalkan keuntungan nasional mereka di semua bidang kegiatan termasuk perdagangan, investasi dan bentuk lain dari pertukaran ekonomi menguntungkan, di mana mereka menikmati keunggulan komparatif”.

Diplomasi ekonomi memerlukan penerapan keahlian teknis yang menganalisis efek dari (Negara Penerima) suatu negara situasi ekonomi pada iklim politik dan kepentingan ekonomi negara pengirim.Aktor yang berpengaruh pun sekarang tidak hanya negara namun juga non negara Seperti semua instansi pemerintah yang memiliki mandat ekonomi beroperasi secara internasional dan merupakan pemain dalam diplomasi ekonomi.Lembaga seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terlibat dalam kegiatan ekonomi internasional juga pemain dalam diplomasi ekonomi.

Bentuk baru dari diplomasi ekonomi ialah dengan mengembangkan strategi untuk pemasaran suatu bangsa, berdasarkan analisis dari keadaan ekonominya.Diplomasi ekonomi, benar-benar sebuah variasi dari diplomasi publik, mendorong investasi, penawaran gembala dari awal sampai penandatanganan kontrak, dan pasar internasional. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi dari diplomasi ekonomi yang dilakuni hampir seluruh negara di dunia karena tidak bisa dipungkiri bila negara tidak membutuhkan negara lain maka dengan diplomasi ekonomi pemenuhan kebutuhan warga negara dapat terjamin.

Selain itu implementasi dari diplomasi ekonomi dapat digolongkan daalam empat bentuk yakni :

  1. Perdagangan, yang diutamakan ialah berupa eksport dan import gunan memenuhi kebutuhan,
  2. Investasi: investasi dibutuhkan  terutama oleh negara-negara berkembang yang masih mengupayakan pertumbuhan ekonomi. Investasi asing ini secara garis besar berupa modal.
  3. Bantuan: bantuan dapat berupa bantuan makanan, obat-obatan, pakaiandan dapat juga berupa bantual pemberdayaan mental.
  4. Teknologi: teknologi disini digunakan unutk mendukung ketiga bentuk implementasi diplomasi ekonomi. Karena dengan perkembangan teknologi yang semakin maju maka perdaganga, investasi dan pemberian bantuan akan mudah terealiasasi sesuai harapan. Dan kesejahteraan dunia mudah tercapai.

Secara realita implementasinya  seperti yang dilakukan oleh Amerika dan soviet mempraktekan diplomasi ekonomi melalui aksi bantuan ekonomi terhadap negara-negara di eropa barat maupun dunia ketiga untuk memperoleh dukungan dalam meraih kepentingan nasionalnya seperti Marshall Plan.

  1. G.    FUNGSI DAN TUGAS DIPLOMASI
  2. a.      Fungsi Diplomasi

Diplomasi memiliki fungsi untuk mendamaikan beragamnya kepentingan ini atau paling tidak membuatnya berkesesuaian.Sedangkan, fungsi utamanya adalah negosiasi.Diplomasi mempunyai ruang lingkup menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan-kepentingan negara-negara melalui negosiasi yang sukses.Bila negosiasi gagal, tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik yang lebih besar yakni, peperangan antar negara.

Dalam perannya diplomasi mempunyai peran yang sangat beragam dan banyak untuk bermain di dalam hubungan internasional.Dalam menjalankan hubungan antara masyarakat yang terorganisasi, diplomasi, dengan penerapan metode negosiasi, persuasi, tukar pikiran, dan sebagainya, mengurangi kemungkinan penggunaan kekuatan yang sering tersembunyi.Diplomasi merupakan salah satu bagian penting dalam pemeliharaan perdamaian.Pentingnya diplomasi sebagai pemelihara keseimbangan dan kedamaian tatanan internasional.Diplomasi telah memainkan peranan besar dalam mengatur kebijakan-kebijakan internasional.Banyak masalah yang nyata bisa diselesaikan melalui diplomasi.Sehubungan dengan ini penelitian Richard W. Sterling mengatakan, “sungguh, diplomasi adalah politik hubungan internasional, politik internsional bagi arti yang paling tepat bagi istilah itu.”Pada intinya, pentingnya diplomasi sebagai suatu instrument tatanan internasional yang damai tak bisa dipungkiri dan mengoptimalkan aktivitas komunikasi internasional. Selain itu menurut beberapa pendapat, Fungsi Diplomasi adalah:

Lord Strang (Foreign Office):Fungsi utama diplomasi adalah menyelesaikan berbagai perbedaan internasional dengan ketenangan dan bersahabat melalui perundingan yang diperlancar dengan hubungan pribadi yang naik dan saling pengertian.

N.A. Maryan Green (International Law of Peace):

  • Representing
  • Negotiating
  • Protecting
  • Reporting
  • Promoting

Konvensi Vienna 1961 :

  • Mewakili negara pengirim di negara penerima.
  • Melindungi kepentingan negara pengirim dengan negara penerima.
  • Melakukan perundingan dengan negara penerima.
  • Mencari informasi di negara penerima untuk negara pengirim atau menyampaikan informasi negara untuk negera penerima.
  • Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim dan penerima serta memajukan hubungan ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan.

Conway W. Henderson :

  • Representing State Interest
  • Symbolic Representation
  • Obtaining Information
  • Promoting & Protecting the Interest of Nationals
  • Policymaking by Diplomats

Hedley Bull :

v  Facilitates Communications Between States & Other Entities in World Politics.

v  Negotiation of Agreement.

v  Gathering of Intellegence or Information About Foreign Policy.

v  Minimisation of the Effect of Friction in International Relations.

v  Fulfills the Fucntion of Symbolic the Erxistence of Society of States.

 

  1. b.      Tugas Diplomasi

Diplomasi juga memiliki beberapa tugas, yaitu:

1)      Menetapkan tujuan berdasarkan kekuatan sesungguhnya dan kekuatan potensial yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut.

2)      Menilai Tujuan negara lain dan kekuatan sesungguhnya dan potensial yang tersedia untuk mencapi tujuan tesebut.

3)      Menetapkan seberapa jauh tujuan-tujuan yang berbeda ini cocok satu sama lain.

4)      Menggunakan sarana-sarana yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

  1. H.    STUDI KASUS

Studi kasus yang pertama mengenai diplomasi Indonesia dan Malaysia (kasus Sipadan-ligitan) , dalam hal ini memunculkan tiga pertanyaan yaitu : Bagaimana diplomasi yang dilakukan Indonesia-Malaysia dalam penyelesaian kasus Sipadan-Ligitan, Kenapa Indonesia dapat kalah dalam kasus tersebut padahal peluang Indonesia-Malaysia adalah fity-fifty serta Bagaimanakah sikap yang seharusnya diambil Indonesia untuk kedepannya dalam mengatasi kasus yang serupa, dan berikut penjelasan terkait hal tersebut :

Penyelesaian sengketa yang akhirnya diserahkan kepada Mahkamah Internasional ini pada hakikatnya merupakan keberhasilan diplomasi dari pihak Malaysia dan Indonesia. Cara damai yang ditempuh Indonesia dan Malaysia akan memberikan dampak yang besar bagi kawasan Asia Tenggara, seperti misalnya cara penyelesaian kedua belah pihak (Malaysia-Indonesia) yang menyerahkan persoalan ini seutuhnya kepada Mahkamah Internasional dapat ditiru sebagai salah satu model penyelesaian klaim-klaim teritorial lain antar negara anggota ASEAN yang masih cukup banyak terjadi, misalnya klaim teritorial Malaysia dan Thailand dengan hampir semua negara tetangganya. Satu hal yang perlu disesali dalam mekanisme penyelesaian konflik Sipadan dan Ligitan adalah tidak dipergunakannya mekanisme regional ASEAN. ASEAN, sebagai satu forum kerja sama regional, sangat minimal perannya dalam pemecahan perbatasan. Hal ini karena dipandang sebagai persoalan domestik satu negara dan ASEAN tidak ikut campur tangan di atasnya.Sesungguhnya, ASEAN sendiri sudah merancang terbentuknya sebuah Dewan Tinggi (High Council) untuk menyelesaikan masalah-masalah regional.Dewan ini bertugas untuk memutuskan persoalan-persoalan kawasan termasuk masalah klaim teritorial.Namun keberatan beberapa anggota untuk membagi sebagian kedaulatannya merupakan hambatan utama dari terbentuknya Dewan Tinggi ini. Akibat jatuhnya Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia terjadi dampak domestik yang tak kalah hebatnya, banyak komentar maupun anggapan bahwa Departemen Luar Negeri-lah penyebab utama lepasnya Sipadan-Ligitan mengingat seharusnya Deplu dibawah kepemiminan Mentri Luar Negeri Hasan Wirajuda mampu mempertahankan Sipadan-Ligitan dengan kekuatan diplomasinya. Memang masih banyak revisi dan peninjauan yang harus dilakukan para diplomat kita dan juga cara Deplu dalam menangani masalah internasional. Namun, bukanlah merupakan hal yang bijaksana bila kita menyalahkan deplu sebagai satu-satunya pihak yang menyebabkan lepasnya Sipadan dan Ligitan, mengingat kronologi konflik Sipadan-Ligitan yang sudah berumur lebih dari empat dasawarsa tersebut.

Kedua negara telah melakukan pertemuan-pertemuan baik formal maupun informal, secara bilateral maupun melalui ASEAN dalam menyelesaikan sengketa Sipadan dan Ligitan sejak tahun 1967.Indonesia dan Malaysia juga sama-sama kuat dalam mengajukan bukti historis terhadap klaim mereka masing-masing. Akhirnya pada tanggal 31 Mei 1997 pada akhir masa pemerintahan Soeharto, Soeharto menyepakati untuk menyerahkan masalah yang tak kunjung selesai ini ke mahkamah internasional dengan pertimbangan untuk menjaga solidaritas sesama negara kawasan dan penyelesaian dengan cara damai. Perlu kita tahu di sini adalah selama jangka waktu yang panjang tersebut pihak Republik Indonesia tidak pernah melakukan suatu usaha apapun dalam melakukan manajemen dan pemeliharaan atas Sipadan-Ligitan.Kita seolah mengabaikan kenyataan bahwa secara “de facto” pulau tersebut telah efektif dikuasai oleh Malaysia. Bahkan sejak tahun 1974 Malaysia sudah mulai merancang dan membangun infra struktur Sipadan-Ligitan lengkap dengan fasilitas resort wisata. Kita seakan membiarkan saja hal ini terjadi tanpa melakukan apapun atau bahkan melakukan hal yang sama. Kesalahan kita ialah kita terlalu cukup percaya diri dengan bukti yuridis yang kita miliki dan bukti bahwa mereka yang bertempat tinggal di sana adalah orang-orang Indonesia. Tentu saja bukti ini sangat lemah mengingat bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia berasal dari rumpun yang sama dan agaknya cukup sulit membedakan warga Indonesia dan warga Malaysia dengan hanya berdasarkan penampilan fisik maupun bahasa yang dipergunakannya. Terlebih lagi sudah menjadi ciri khas didaerah perbatasan bahwa biasanya penduduk setempat merupakan penduduk campuran yang berasal dari kedua negara.

Melihat pertimbangan yang diberikan oleh mahkamah internasional, ternyata bukti historis kedua negara kurang dipertimbangkan.Yang menjadi petimbangan utama dari mahkamah internasional adalah keberadaan terus-menerus dalam (continuous presence), penguasaan efektif (effectrive occupation) dan pelestarian alam (ecology preservation).Ironisnya ternyata hal-hal inilah yang kurang menjadi perhatian dari pihak Indonesia. Apabila ditelaah lebih dalam, seharusnya ketiga poin di atas ialah wewenang dan otoritas dari Departemen Luar Negeri beserta instansi lainnya yang berkaitan, tidak terkecuali TNI terutama Angkatan Laut, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kelautan, Departemen Pariwisata dan lembaga terkait lainnya. Sesungguhnya apabila terdapat koordinasi yang baik antar lembaga untuk mengelola Sipadan-Ligitan mungkin posisi tawar kita akan menjadi lebih baik.Di samping itu tumpang tindih pengaturan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dengan beberapa negara tetangga juga berpotensi melahirkan friksi dan sengketa yang dapat mengarah kepada konflk internasional. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, isu maritim selayaknya menjadi perhatian dan melibatkan aneka kepentingan strategis, baik militer maupun ekonomi.Berkaitan dengan batas teritorial ada beberapa aspek yang dialami Indonesia. Pertama, Indonesia masih memiliki “Pulau-pulau tak bernama”, membuka peluang negara tetangga mengklaim wilayah-wilayah itu. Kedua, implikasi secara militer, TNI AL yang bertanggung jawab terhadap wilayah maritim amat lemah kekuatan armadanya, baik dalam kecanggihan maupun sumber daya manusianya.Ketiga, tidak adanya negosiator yang menguasai hukum teritorial kewilayahan yang diandalkan di forum internasional.

Pembenahan secara gradual sebenarnya dapat dimulai dari tataran domestik untuk menjaga teritorialnya.Pertama, melakukan penelitian dan penyesuaian kembali garis-garis pangkal pantai (internal waters) dan alur laut nusantara (archipelagic sea lanes). Hal ini perlu segera dilakukan untuk mencegah klaim-klaim dari negara lain. Namun sekali lagi, Hal ini memerlukan political will pemerintah. Kedua, mengintensifkan kehadiran yang terus-menerus, pendudukan intensif dan jaminan pelestarian terhadap pulau perbatasan.Tidak terpenuhinya unsur-unsur itu menyebabkan Sipadan-Ligitan jatuh ke Malaysia.Tantangan keamanan maritim yang mengemuka memungkinkan konflik antarnegara (inter-state conflict).Konflik antarnegara merujuk tingkat kompetisi antarnegara untuk mendapat sumber daya alam dan klaim berkait batas-batas nasional dan teritorial. Isu sekuritisasi maritim saat ini masih kurang mendapat perhatian serius, kecuali pada saat- saat tertentu, yaitu ketika kedaulatan kita merasa dilanggar negara lain. Akibatnya fatal, kelengahan pemerintah menggoreskan sejarah pahit, di antaranya, lepasnya Timor Timur dan Sipadan-Ligitan.Lebih jauh lagi, hal ini juga berpengaruh pada tingkat kesiapan domestik, armada pengamanan kelautan kita dalam mengatasi ancaman dari luar negeri.Kemampuan militer armada laut kita amat minim apalagi jika dibandingkan dengan luas wilayah. Belum lagi berbicara kecanggihan peralatan militer yang “tidak layak tempur” karena usia tua dengan rata-rata pembuatan akhir 1960-an dan tahun rekondisi 1980-an. Maka dapat dikatakan, alat utama sistem persenjataan merupakan “besi tua yang mengambang” dan tidak mampu melakukan tugas pengamanan secara menyeluruh.

Dalam relasi dunia modern sekarang ini, tindakan penyerangan dengan persenjataan dianggap sebagai langkah konvensional primitif.Oleh karena itu, mengedepankan jalur diplomatis menjadi pilihan utama dan logis. Namun, kembali lagi adanya pengalaman pahit terkait lepasnya wilayah-wilayah Indonesia menjadikan publik menaruh pesimistis atas kemampuan tim diplomatik kita. Apalagi, sepertinya kita lalai dalam merawat perbatasan. Atas dasar alasan itu, bisa jadi wilayah-wilayah lain akan menyusul. Pemerintah juga tidak memiliki upaya proaktif, dan cenderung reaktif dalam forum diplomatik untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia, termasuk persoalan perbatasan di forum internasional. Hal ini terlihat dari minimalnya perhatian pemerintah terhadap persoalan perbatasan dan kedaulatan RI atas negara lain. Contoh yang paling nyata, tiadanya penamaan atas pulau-pulau “tak bernama’ yang tersebar di wilayah perbatasan Indonesia.Belum lagi alasan-alasan, misalnya, terkait pelestarian lingkungan yang masih jauh dari perhatian Pemerintah Indonesia.

Studi kasus selanjutnya yaitu diplomasi Indonesia dan Australia. Dalam hal ini memunculkan dua pertanyaan: 1.Bagaimana peran diplomasi RI dengan Australia sehingga mengakibatkan lepasnya Timor Timur?Siapa saja aktor-aktor yang berperan dalam diplomasi antara pihak RI dengan Australia. Dan berikut penjelasannya:

Diplomasi di Indonesia ditandai dengan adanya peran kuat militer di Deplu dilakukan melalui penguasaan jabatan-jabatan strategis dalam struktur organisasi.Walaupun ada Menteri Luar Negeri, yaitu Adam Malik tapi Deplu di bawah kepemimpinannya tersebut tetap bukan merupakan institusi penting dalam sistem politik Orde Baru.Posisi Menteri Luar Negeri di sini hanya untuk kebijakan domestik saja, kebijakan yang berhubungan dengan politik luar negeri lebih banyak ditangani oleh pejabat militer.

Diplomasi Indonesia juga ditandai oleh dominasi Presiden .Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatannya menangani politik luar negeri dan diplomasi tingkat tinggi.Deplu kemudian hanya berperan sebagai departemen teknis yang menangani masalah-masalah rutin yang tidak signifikan.Untuk masalah-masalah yang berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan personil militer, Deplu berperan sebagai agen hubungan masyarakat yang harus menjelaskan kepada dunia internasional alasan dan justifikasinya.

Deplu tidak menerapkan taktik dan strategi khusus untuk menangani diplomasi Timor Timur. Tidak adanya taktik dan strategi tersebut terkait dengan persepsi pemerintah Indonesia yang tidak menganggap kasus Timor Timur sebagai isu penting meskipun pada kenyataannya sangat mempengaruhi hubungan dengan negara-negara lain. Pemerintah Indonesia menganggap segala permasalahan, kejadian, dan kebijakannya merupakan masalah domestik dan campur tangan pihak luar dianggap sebagai bentuk intervensi asing.Rusaknya hubungan Indonesia dengan mesia massa Australia terutama sejak terjadinya peristiwa Balibo 1975, ketika pemerintah Indonesia dianggap bertanggung jawab atas meninggalnya lima wartawan Australia, menyebabkan ketidakpercayaan publik Australia terhadap pemerintah Indonesia yang berimplikasi pada lemahnya dukungan publik Australia terhadap Indonesia. Akibatnya, setiap isu negatif yang mencontreng citra dan reputasi Indonesia justru menjadi komoditas utama berita di media massa Australia.

Selain itu, peran dominan politik militer dan birokrasi yang membuat diplomasi Indonesia mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi terutama untuk memenangkan opini publik internasional.

Masalah-masalah organisasional di dalam tubuh Deplu juga berpengaruh terhadap diplomasi. Deplu memiliki beberapa kelemahan dalam proses rekrutmen diplomat karir dan penunjukkan diplomat non-karir. Kelemahan tersebut persyaratan bagi pejabat-pejabat militer dari luar Deplu untuk mencapai posisi sebagai Duta Besar.Seorang Duta Besar dan Konsul Jenderal dengan latar belakang militer lebih banyak ditunjuk atas pertimbangan politis daripada kualitas dan prestasi.Meskipun terdapat sejumlah kecil pejabat militer yang berhasil dalam menjalakannya tugasnya sebagai Duta Besar, dalam banyak kasus prestasi mereka tidak signifikan.Petunjuk politis juga mengurangi bobot dan profesionalisme seorang Duta Besar dan dalam beberapa kasus, diplomat militer cenderung lebih mewakili kepentingan Dephankam daripada Deplu.

Pemberlakuan DOM (Daerah Operasi Militer) menyebabkan informasi internal hanya dimiliki segelintir petinggi inteljen dan militer.Tertutupnya informasi juga merupakan upaya ABRI untuk melindungi para anggotanya yang terlibat dalam berbagai pelanggaran.Pembatasan informasi sangat terlibat dalam berbagai pelanggaran.Pembatasan informasi sangat terasa ketika terjadi peristiwa Santa Cruz di Dili tanggal 11 November 1991.Peristiwa ini berawal dari demonstrasi menuju pekuburan Santa Cruz untuk menghormati seorang demonstran yang tertembak satu minggu sebelumnya.Dalam perjalanannya, sejumlah anggota ABRI melepaskan tembakan kepada para demonstran, sehingga menyebabkan sekitar 100 orang meninggal dunia dan sejumlah besar korban luka-luka.

Aktor – aktor diplomasi  yang pertama adalah ABRI. Peran militer terlihat dominan sepanjang masa integrasi Timor Timur dengan Indonesia Kepentingan ABRI mempertahankan keamanan Timor Timur telah memberi kewenangan yang besar untuk menempuh segala cara, termasuk mengabaikan hak asasi manusia. Aktivitas-aktivitas politik rakyat Timor-Timur yang bertujuan kemerdekaan, bertentangan dengan tujuan ABRI mempertahankan Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia. Salah satu cara yang diterapkan adalah memberlakukan sensor yang ketat terhadap segala bentuk aktivitas penyebaran informasi dari dan ke Timor Timur. ABRI hanya meneruskan informasi-informasi yang sifatnya tidak substansial dan rutin kepada pemerintah. Serta media massa nasional. Kebijakan ini bertentangan dengan tujuan Deplu untuk mempertahankan citra pemerintah yang menghormati Hak Asasi Manusia.

Insiden Balibo dan Santa Cruz telah menunjukkan kegagalan Deplu memperoleh informasi yang diperlukan dari TNI dan badan-badan intelejen.Keterbatasan ini menyebabkan terhambatnya aktivitas-aktivitas diplomasi dan upaya-upaya penyebaran informasi yang akurat dan tepat kepada masyarakat internasional, selain menimbulkan kesalahpahaman dan menurunkan citra Deplu sebagai agen informasi dan komunikasi internasional. Meskipun ketika menghadapi peristiwa ini pemerintah Australia menyadari peran Deplu yang tidak memiliki informasi mengenai keberadaan jurnalis Australia yang meninggal di Balibo, akan tetapi secara formal-prosedural, Kedutaan Australia mengajukan pertanyaan kepada Deplu.

Yang kedua, intervensi Presiden.Pada dua dekade awal orde baru, kebijakan Soeharto dan ABRI sulit dipisahkan.Panglima ABRI cenderung menghindari cara-cara langsung untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap distribusi kekuasaan. Selain itu, jika pendapat Soeharto bertentangan dengan militer, autoritasnya sebagai Presiden dan Penglima tertinggi akan dipergunakan secara efektif. Dalam masa Orde Baru, tidak ada satupun kebijakan penting pemerintah yang diterapkan tanpa dukungan atau persetujuan Dephankam maupun institusi militer lain seperti Badan Intelijen Nasional. Dalam hal ini peran ABRI dinyatakan sebagai intervensi bukan koordinasi.

Otoritas Soeharto semakin menonjol pada awal dan pertengahan 1980-an. dalam kaitannya dengan diplomasi Indonesia, sistem ini menyebabkan praktik diplomasi tidak bisa berjalan tanpa dukungan Soeharto.Hal ini mengarah pada birokrasi yang lebih bersifat responsive daripada pro-aktif.Deplu hanya menjalankan aktivitas-aktivitas politik tingkat menengah dan rendah.

Yang ketiga, diplomasi pada masa Presiden Habibie. Cara pandang Habibie terhadap masalah Timor Timur berbeda dengan Soeharto, di mana Soeharto ingin mempertahankan Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia dengan berbagai cara, sementara Habibie lebih memandang sebagai beban ekonomi. Dari segi gaya diplomasi, keduanya memiliki persamaan yang lebih memfokuskan pada diplomasi untuk meningkatkan hubungan antar pemerintah. Diplomasi publik hanya ditangani dalam kasus-kasus khusus. Kesaman lain adalah keduanya lebih mempercayai orang-orang terdekatnya daripada sistem pengambilan keputusan politik yang berlaku.

Tawaran otonomi luas (Juni 1998), yang diikuti opsi referendum (Januari 1999), memunculkan perdebatan yang seru di dalam negeri. Dalam pandangan Habibie, referendum merupakan cara penyelesaian masalah sekali dan untuk selamanya. Akan tetapi Habibie luput untuk memperhitungkan faktor-faktor eksternal seperti perubahan politik dunia pasca Perang Dingin, bergesernya peran AS dan PBB, dan perubahan cara pandang pemerintah di Australia terhadap isu Timor Timur. Selain itu, peran media massa dan NGO (Non Goverenment Organisation) internasional juga semakin besar sebagai kelompok penekan yang dapat berpengaruh kebijakan pemerintah.

Di dalam negeri, Habibie juga salah memperhitungkan situasi ekonomi dan politik pasca Soeharto.Ketika keputusan untuk memberikan opsi kedua diumumkan, rakyat tengah mengalami krisis ekonomi yang belum pulih sejak tahun 1997.Secara umum, kebijakan yang diambil Habibie mencerminkan kurangnya informasi dan pemahaman terhadap masalah Timor Timur.Ini terlihat dari penyederhanaan pandangan terhadap masalah dan diredusinya isu sebagai semata-mata ketergantungan ekonomi Timor Timur yang besar terhadap Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s